Tokoh Masyarakat Kampar Akmam Adi Putra Soroti Tuntutan Mahasiswa Terkait Disdikpora Kampar
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
- visibility 138
- print Cetak
KAMPAR – Tokoh masyarakat Kampar, Akmam Adi Putra, turut angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa yang menyoroti penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Kampar.
Menurut Akmam Adi Putra, aspirasi yang disampaikan Mahasiswa perlu menjadi perhatian serius pemerintahan Kabupaten Kampar. Mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu urusan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Saya menilai tuntutan Mahasiswa tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendengar dan mempertimbangkan masukan yang disampaikan secara baik dan bertanggung jawab,” ujar Akmam. Rabu (17/06/2026)
Mantan Sekretaris Daerah Kota Batam itu juga meminta Bupati Kampar agar menempatkan pejabat pada jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kompetensi, keahlian, serta pengalaman yang memadai di bidang pendidikan.
“Tempatkanlah Kepala Dinas Dikpora sesuai dengan kompetensinya dan memiliki pengalaman yang mendalam tentang dunia pendidikan. Jabatan ini sangat strategis karena menyangkut masa depan pendidikan dan generasi muda Kabupaten Kampar,” tegasnya.
Akmam menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang dan kompetensi bidang tugasnya berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Jika sebuah organisasi dipimpin oleh orang yang tidak memahami secara mendalam bidang yang dipimpinnya, tentu dampaknya bisa besar terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah bagaimana pendidikan di Kampar semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Untuk itu, posisi Kepala Disdikpora harus diisi oleh sosok yang benar-benar memahami dunia pendidikan dan memiliki rekam jejak yang baik di bidang tersebut,” ungkap Akmam.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dan mendengar berbagai masukan dari masyarakat. Kritik yang disampaikan secara santun dan melalui mekanisme yang benar harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah,” tutupnya.
- Penulis: Redaksi
