Masyarakat Adat Rantau Kampar Kiri Berdemo di Depan Balai Bupati Kampar, Desak Polisi Tuntaskan Kasus yang Telah Dilaporkan Sejak Januari Lalu

Bangkinang – Ratusan Masyarakat Adat Rantau Kampar Kiri menggelar unjuk rasa di depan Balai Bupati Kampar di Bangkinang Kota, Rabu (30/9/2026). Mereka menamakan diri dengan Aliansi Masyarakat Adat Rantau Kampar Kiri (AMAR).

Massa yang terdiri dari para ninik mamak, pemuda dan kaum ibu datang jauh dari Kampar Kiri dengan tujuan berdemonstrasi untuk mempertanyakan perkembangan pelaporan yang telah mereka layangkan sebelumnya ke SPKT Polres Kampar.

Laporan polisi itu dibuat oleh Kelompok Tani Nur Gusdar kepada seseorang yang disebut dengan nama Harapan Nainggolan atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh Harapan Nainggolan terhadap tanaman di atas lahan kerja sama antara Kelompok Tani Nur Gusdar dengan pihak PT RAPP yang mana lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat adat Gunung Sahilan. Kasus itu telah dilaporkan pada tanggal 22 Januari 2026 yang lalu.

Namun hingga saat ini masyarakat adat Rantau Kampar Kiri mengaku belum mendapat kejelasan kelanjutan dari pelaporan tersebut.

Apalagi kata Aidon Putra selalu kordinator aksi unjuk rasa, Harapan Nainggolan juga telah dilaporkan oleh seseorang bernama Gunawan pada 3 April 2026 atas dugaan pengrusakan tanaman di lahan yang dikerja samakan oleh masyarakat adat dengan pihak PT RAPP

Kemudian menurut Aidon Putra, masa yang datang berdemo yang hadir merupakan gabungan anak kemenakan yang berdomisili di Rantau Kampar Kiri maupun anak kemenakan yang berdomisili di perantauan yang peduli dengan martabat dan kehormatan para Datuk dan Ninik mamak yang mereka sebut telah dilecehkan.

Kata Aidon, seseorang tersebut biasa dipanggil dengan nama Harapan Nainggolan, namun apakah nama itu nama palsu atau nama sebenarnya pihaknya tidak tahu pasti, namun nama itu dipakai yang bersangkutan di mana mana.

“Selain dugaan tidak pidana yang telah dilaporkan sebelumnya ke Polres Kampar itu, bahwa yang bersangkutan juga sudah banyak menyebarkan berita bohong, fitnah dan caci maki yang dia buat dan diposting di akun media sosial dengan nama Brantas Samboo. Diantaranya kata Aidon, dia menyebut tokoh adat kami sebagia Mafia Tanah, dan menyerang kehormatan Datuk kami dengan tuduhan Datuk Palsu,” ujarnya.

Sehubungan dengan intensnya yang bersangkutan menyebar narasi yang tidak benar di media sosial, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kampar. Pertama, polisi diminta segera menangkap dan memproses hukum Harapan Nainggolan beserta seluruh kawan kawannya dalam tenggat waktu paling lambat 14 hari kerja sejak unjuk rasa hari ini digelar.

Kedua, kata dia, masyarakat adat Rantau Kampar Kiri meminta pihak kepolisian melakukan pemblokiran terhadap akun akun media sosial yang mereka nilai telah banyak menyebar berita bohong, fitnah, dan mengandung narasi pecah belah, provokasi di tengah masyarakat adat Kampar Kiri.

Ketiga, lanjut dia, jika diizinkan oleh pihak kepolisian, masyarakat adat siap membantu penegak hukum menjemput Harapan Nainggolan di manapun ia berada, baik di rumah istri tuanya, maupun di rumah istri mudanya, dan pihaknya masyarakat ada siap membawa yang bersangkutan ke Mapolres Kampar dengan selamat untuk diproses hukum.

“Jika aspirasi kami tidak dituntaskan, maka kami masyarakat adat Kampar Kiri akan datang kembali dan berorasi di hadapan Mapolres Kampar dengan jumlah massa yang lebih besar lagi,” ujar pengunjuk rasa.

Kasat Reskrim Polres Kampar AKP I Gede Yoga Eka Pranata yang menemui para pendemo mengatakan, pihaknya sudah menangani pelaporan yang telah dibuat oleh Kelompok Tani Nur Gusdar kepada seorang yang bernama Harapan Nainggolan.

Kata Yoga Eka Putra, prosesnya sudah berjalan, dan status perkara ini sudah berubah dari penyelidikan naik kepada penyidikan. Ia juga menyebut dalam menangani perkara tersebut, pihaknya telah menempuh prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku di kepolisian.

Yoga Eka mengampaikan polisi sudah bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menangani perkara ini, pihaknya telah menjalankan prosesnya secara tidak terburu buru agar tidak ada celah bagi yang bersangkutan untuk menghindar.

“Jangan sampai ada celah, karena terburu buru, Kita sempurnakan (prosesnya), kita naikan statusnya, maupun di gelar terakhir status yang bersangkutan sudah meningkat lagi,” ucap Kasat Reskrim I Gede Yoga Eka Pranata.

Untuk tenggat waktu yang diminta masyarakat, Kasat Reskrim menyebut, dalam perkara ini setidaknya pihaknya membutuhkan waktu dalam 3 minggu ke depan sehingga akan ada perkembangan yang signifikan-***